* Broadcastindo.com

Custom Search
Penyedia Layanan Hosting dan Domain Ponorogo

Komunitas Online Terbesar di Ponorogo

Author Topic: Kondisi Keuangan Calon Bupati  (Read 2088 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline moto_loro

  • Ketua RW
  • **
  • Posts: 282
  • Reputation: +1/-0
Kondisi Keuangan Calon Bupati
« on: May 24, 2010, 10:44:54 PM »
Kondisi Keuangan Calon Bupati
Oleh:
Muh Fajar Pramono,
Dosen ISID Gontor & Direktur LP2BM


Jika dalam waktu 15 hari ke depan (akhir Bulan Februari 2010) tidak ada gebrakan yang berarti, baik yang dilakukan oleh calon Bupati Amin maupun calon Bupati Supriyanto, maka kondisi ini sangat menguntungkan calon Bupati Muhadi sebagai incumbent (yang sedang berkuasa). Lebih-lebih jika yang terakhir ini agak berani dalam menggunakan anggaran (sekalipun tetap terukur). Memang kondisi calon Bupati Supriyanto tidak sekrusial calon Bupati Amin. Karena dari segi kendaraan politik relative terseleseikan (PDIP). Sedangkan yang masih gelap terkait dengan fundrising (penggalian dan pengelolaan anggaran).
Adapun calon Bupati Amin lebih kurang beruntung, yaitu kendaraan politik belum jelas dan masalah anggaran juga masih gelap. Semuanya bersumber dari masalah anggaran. Bisa jadi belum jelasnya kendaraan politik calon Bupati Amin bukan masalah strategi, tetapi semata-semata karena persoalan anggaran. Hitung-hitungan penulis setidaknya untuk calon Bupati Supriyanto (PDIP) dibutuhkan anggaran sekitar Rp 6-9 miliar, terutama untuk kebutuhan biaya pelaksanaan pilkada. Karena kendaraan politik sudah teratasi, sekalipun bukan berarti tidak membutuhkan anggaran untuk mendapatkan kendaraan tersebut.
Sedangkan calon Bupati Amin harus menyediakan setidaknya antara Rp 10-13 miliar, dengan perincian Rp 2-3 miliar untuk mendapatkan kendaraan politik, Rp 6-9 miliar untuk biaya pelaksanaan pilkada dan sekitar Rp 2 miliar untuk beban-beban lain. Bagaimana dengan pemain baru (selain Muhadi, Amin dan Supriyanto) ? Setidaknya dibutuhkan anggaran sekitar Rp 10-15 miliar. Itupun untuk akhir Februari sudah ada kepastian maju-tidaknya dan kendaraan politik sudah jelas. Karena untuk sosialisasi dalam waktu satu bulan penuh (Maret) tidaklah murah, baik dalam membangun jaringan dan popularitas, sebagaimana pendahulunya (Muhadi, Amin dan Supriyanto).
Disisi lain ada beberapa model penawaran anggaran dengan syarat dan prosedur yang tidak mudah. Misalnya, ada seorang sponsor (botoh) yang menawarkan Rp 1 miliar dan pengembaliannya dua kali lipat (Rp 2 miliar). Model lain, misalnya, pinjam Rp 1 miliar, kemudian dipotong dimuka 5 persen. Cara pengembaliannya, jika kalah harus dibayar penuh Rp 1 miliar dan jika menang harus mengembalikan Rp 1 miliar, dengan tambahan 25 persen atau sekitar Rp 250 juta. Padalah dibutuhkan anggaran sekitar Rp 6 – 13 miliar. Jadi, hanya calon Bupati yang nekad dan yang tidak punya pikiran jangka panjang yang mau bertransaksi dengan sponsor (botoh) tersebut.
Bagaimana dengan calon Bupati Muhadi, sebagai incumbent ? Fenomena ini sebenarnya berlaku pada siapa saja sebagai incumbent, termasuk calon Bupati Amin maupun calon Bupati Supriyanto jika kemudian hari kelak terpilih sebagai Bupati. Tidak salah jika anggapan banyak pihak bahwa yang bersangkutan (incumbent) yang paling siap dalam masalah anggaran. Ini berandai-andai saja dan memang sulit dibuktikan. (Seperti kentut). Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan APBD dan pengelolaan kekuasaan atau kewenangan sebagai Bupati, misalnya, dalam rekriutmen dan mutasi PNS di lingkungan Pemkab. Ini sifatnya spekulatif (bisa benar dan bisa salah, juga bisa lebih kecil atau bahkan lebih besar yang diperoleh dari hitungan tersebut).
Jika dalam waktu 4 tahun saja (sengaja tidak dihitung 5 tahun) nilai anggaran APBD Kabupaten Ponorogo sekitar Rp 700 miliar. Setelah diambil untuk biaya rutin, termasuk di dalamnya biaya operasional Bupati, mungkin masih (katakanlah) sekitar Rp 200 miliar untuk proyek-proyek Pemkab (dalam hitungan paling minim). Bupati, sebagai penanggung-jawab (pj) proyek-proyek tersebut tentunya tidak gratis. Katakanlah jika yang bersangkutan dapat fee (secara legal) Rp 2 miliar per tahun (0,5 persen). Maka dalam 4 tahun, yang bersangkutan akan mendapatkan sekitar Rp 8 miliar (di luar gaji sebagai Bupati) yang diperoleh incumbent.
Jadi, kalau 1 persen saja, akan memperoleh Rp 16 miliar. Kalau 5 atau 10 persen, tentunya lebih besar dari hitungan tersebut. Belum termasuk mega proyek pembangunan Rumah Sakit dan program rekruitmen serta mutasi PNS di lingkungan Pemkab. Konon juga menghasilkan anggaran (di luar sumber APBD). Singkatnya, tidak sulit bagi incumbent untuk mendapatkan biaya politik. Persoalannya, apakah yang bersangkutan punya keberanian untuk menggunakan anggaran tersebut ? Karena gambling atau spekulasinya tinggi. Tidak salah, jika orang menyebut sebagai ajang perjudian. Pilihannya hanya dua, jika tidak kalah, ya menang, atau sebaliknya. Inilah, yang sering menghantui incumbent, termasuk calon Bupati Muhadi. Wallahu A’lam

Cokromenggalan, 16 Februari 2010